Jakarta | Updatetodaynews.com – Anggota DPRD DKI Jakarta, Hj. Sholikha, menggelar kegiatan reses di RW 03 Kelurahan Kalianyar, Tambora Jakarta Barat, Jum’at (7/2/2025).
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait permasalahan warga salah satunya masalah pendidikan di Jakarta.
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh warga, tokoh masyarakat, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, Hj Sholikha menyoroti berbagai isu penting, termasuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan permasalahan dalam pengelolaan anggaran pendidikan.
Banyak warga mengeluhkan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran KJP. Ia menegaskan bahwa program ini harus tetap menjadi prioritas, tetapi harus disertai dengan pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh siswa yang berhak.
“Banyak laporan bahwa KJP tidak tepat sasaran, ada yang mampu justru menerima, sementara siswa yang benar-benar membutuhkan masih terhambat administrasi. Ini harus segera dibenahi agar program KJP betul-betul menjadi solusi, bukan sekadar formalitas,” ujar Hj Sholikha.
Selain itu, Ia juga menyoroti kesemrawutan anggaran pendidikan di DKI Jakarta. Menurutnya, anggaran yang besar seharusnya dikelola dengan lebih transparan dan efektif, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta fasilitas belajar bagi siswa.
“Anggaran pendidikan di DKI sangat besar, tetapi masih ada laporan tentang infrastruktur sekolah yang kurang memadai dan gaji guru honorer yang belum sejahtera. Kita harus memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan siswa dan tenaga pendidik,” tambahnya.
Sebagai anggota DPRD, Hj. Sholikha berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pendidikan di Jakarta agar lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia juga mengajak warga untuk terus mengawasi dan melaporkan jika ada penyimpangan dalam penyaluran KJP atau ada anak usia sekolah namun mereka tidak dapat sekolah karena biaya.
Kegiatan reses ini menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada wakil rakyat, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Sementara ditempat yang sama Ketua RW 03, Sukardi berharap pada anggota Dewan untuk mengawal kegiatan Musrembang, karena menurutnya banyak usulan warga yang tidak terealisasikan.
” Apa yang diusulkan dan dibutuhkan warga tidak ada,” ujarnya.
(Andri/cex)
