Jakarta| Updatetodaynews.com – Langkah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar rapat dan melakukan kunjungan kerja langsung ke 44 kecamatan di Jakarta mendapat apresiasi dari Lembaga Kajian Kemajuan Jakarta (LAJU Jakarta). Agenda tersebut dinilai sebagai langkah positif untuk mendekatkan kepemimpinan pemerintah provinsi dengan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat di tingkat wilayah. Kamis (12/11/2026)
Gubernur Pramono menargetkan rangkaian kunjungan dan rapat di seluruh 44 kecamatan tersebut dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga hingga empat bulan. Melalui agenda ini, gubernur diharapkan dapat melihat langsung kondisi lapangan sekaligus menggali berbagai persoalan yang selama ini belum sepenuhnya tersampaikan ke tingkat pimpinan tertinggi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sekjend Lembaga Kajian Kemajuan Jakarta (LAJU Jakarta), Andi Nugroho, yang akrab disapa Andi Uban, mengatakan, langkah gubernur turun langsung ke kecamatan merupakan momentum penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antara pimpinan daerah dengan jajaran birokrasi di tingkat bawah.
Menurutnya, selama ini tidak semua persoalan yang dihadapi camat dan lurah dapat tersampaikan secara utuh kepada gubernur. Bahkan, tidak jarang persoalan wilayah tertimbun dalam mekanisme birokrasi dan laporan administratif yang lebih banyak menampilkan capaian serta kondisi positif.
“Karena itu, kami mengapresiasi langkah Gubernur Pramono. Ini kesempatan yang baik untuk mendengarkan langsung persoalan birokrasi dan melihat kondisi riil di lapangan. Jangan hanya menerima laporan administratif yang sering kali lebih banyak menyampaikan keberhasilan, tetapi persoalan dan hambatan di wilayah justru tidak terungkap,” ujar Andi.
Ia berharap, forum pertemuan di 44 kecamatan tersebut tidak berhenti sebagai agenda kunjungan kerja atau sekadar kegiatan seremonial. Lebih dari itu, rapat harus menjadi ruang evaluasi terbuka bagi camat dan lurah untuk menyampaikan berbagai persoalan wilayah secara jujur dan apa adanya.
Andi menegaskan, keberanian jajaran pemerintah wilayah menyampaikan persoalan sebenarnya menjadi salah satu kunci agar kebijakan yang diambil gubernur tepat sasaran. Mulai dari kendala pelayanan publik, persoalan infrastruktur, penanganan lingkungan, hingga hambatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), seluruhnya perlu dibedah secara langsung.
“Jangan sampai Seperti sidak yang sering terkesan hanya menjadi kegiatan seremonial atau sekadar gaya-gayaan. Kalau gubernur sudah datang, mendengar dan melihat langsung, maka harus ada keputusan dan tindak lanjut yang nyata. Persoalan yang ada di kecamatan, apa hambatannya, apa problem-nya, dan apa yang harus diputuskan, harus digali serta didalami bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar setiap persoalan yang ditemukan dalam kunjungan tersebut dapat langsung dipetakan berdasarkan kewenangan, tingkat urgensi, kebutuhan anggaran, serta OPD yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Dengan demikian, hasil rapat tidak berhenti pada notulensi, melainkan menjadi daftar pekerjaan yang memiliki target penyelesaian dan mekanisme pengawasan.
Selain persoalan pembangunan wilayah, LAJU Jakarta menilai perhatian gubernur terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan juga perlu menjadi prioritas.
Pramono sebelumnya menyampaikan keinginannya untuk memastikan pelayanan di tingkat kelurahan benar-benar berjalan sesuai dengan laporan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meskipun jumlah pengaduan masyarakat terkait pelayanan kelurahan melalui aplikasi JAKI disebut mengalami penurunan, kondisi tersebut tetap perlu diuji melalui pemeriksaan langsung di lapangan.
Menurut Andi, penurunan angka pengaduan belum tentu secara otomatis mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah perlu memastikan apakah masyarakat memang semakin puas atau justru masih terdapat persoalan yang belum terakomodasi dalam sistem pengaduan.
“Penurunan pengaduan JAKI tentu patut diapresiasi jika memang menunjukkan pelayanan semakin baik. Tetapi gubernur juga perlu memastikan apakah masyarakat benar-benar merasakan perbaikan tersebut. Jangan sampai angka pengaduan turun, sementara persoalan di lapangan masih terjadi dan tidak tersampaikan,” katanya.
LAJU Jakarta berharap, agenda kunjungan ke 44 kecamatan menjadi model kepemimpinan yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Sebab, keberhasilan seorang gubernur bukan semata-mata diukur dari seberapa sering turun ke lapangan, melainkan dari seberapa banyak persoalan masyarakat yang berhasil diselesaikan setelah kunjungan tersebut.
“Rakyat tidak membutuhkan sekadar kehadiran pejabat, tetapi membutuhkan solusi. Gubernur harus memastikan setiap persoalan yang ditemukan memiliki keputusan, penanggung jawab, dan tindak lanjut yang jelas,” pungkasnya.
(Sumber: Angga
(red)
