Ayo-Pasang-Iklan
HUKRIM  

ARUN Suarakan Tiga Poin Kritis: Perampasan Aset Harus Adil, Transparan, dan Berpihak pada Rakyat

30 Views

Jakarta | Updatetodaynews.com – Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) membawa tiga agenda strategis dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama Komisi III DPR RI, Rabu (11/11/2026).

Bagi ARUN, RUU Perampasan Aset bukan sekadar instrumen untuk memperkuat penegakan hukum. Lebih dari itu, regulasi ini harus menjadi jalan untuk memutus keuntungan kejahatan, memulihkan kerugian negara, dan mengembalikan hak-hak masyarakat.

banner

Ketua DPP Bidang Hukum ARUN, Yudi Rijali Muslim, S.H., M.H., menyampaikan tiga poin penting yang merupakan hasil kajian internal organisasi serta penghimpunan aspirasi masyarakat.

Pertama, ARUN mengapresiasi Komisi III DPR RI atas disahkannya UU Reforma Agraria yang dinilai merepresentasikan kepentingan rakyat.

Kedua, ARUN mendukung langkah penegakan hukum atas dugaan penyadapan dan makar secara transparan, cepat, dan tuntas. Yudi menegaskan, proses hukum harus berjalan tanpa menghambat agenda pembangunan nasional. Sebab, ketika pembangunan tersendat, masyarakatlah yang berpotensi menanggung dampak terbesarnya.

Ketiga, ARUN mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

Yudi menegaskan, pidana penjara tidak selalu cukup untuk memberikan efek keadilan apabila hasil kejahatan masih dikuasai, disamarkan, dialihkan, atau dinikmati pihak lain.

“Pidana penjara saja tidak selalu cukup jika hasil kejahatan masih disimpan, dialihkan, disamarkan, atau dinikmati pihak lain. Negara harus bisa memastikan bahwa keuntungan dari kejahatan tidak bisa dipegang oleh pelakunya,” tegas Yudi.

Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak semata diukur dari berapa banyak pelaku yang dihukum. Ukuran lainnya adalah seberapa besar kerugian negara dapat dipulihkan dan hak masyarakat dapat dikembalikan.

ARUN juga menyoroti pentingnya kemampuan undang-undang tersebut dalam menghadapi kejahatan modern. Mulai dari transaksi digital, penyamaran kepemilikan aset, hingga pemindahan kekayaan lintas negara.

Yudi mengingatkan, aset hasil kejahatan tidak boleh menjadi modal untuk membangun jaringan kriminal baru, memengaruhi kebijakan, atau merusak persaingan ekonomi yang sehat.

“Jangan sampai masyarakat kecil diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara pelaku kejahatan ekonomi mampu mempertahankan hasil kejahatannya,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, pimpinan sidang sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mengakui adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan UU Perampasan Aset. Karena itu, ia menegaskan pentingnya asas ultimum remedium, yakni penggunaan instrumen hukum tersebut sebagai upaya terakhir ketika instrumen hukum lain tidak lagi memadai.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN, Endang Agustina, mengapresiasi masukan ARUN. Ia juga menyoroti pentingnya pemisahan yang tegas dalam penerapan UU Perampasan Aset, mengingat kekayaan yang tidak wajar tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai hasil kejahatan.

ARUN berharap pembahasan RUU Perampasan Aset tidak berhenti pada penguatan kewenangan negara, tetapi juga menghadirkan perlindungan terhadap hak warga negara dan jaminan proses hukum yang berkeadilan.

Pesan ARUN tegas, hukum tidak boleh hanya berhasil memenjarakan pelaku, tetapi juga harus mampu merebut kembali keuntungan kejahatan dan mengembalikannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

Sumber : Yudi Rijali Muslim, S.H.,M.H.,

Penulis : (Dani)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *